PA SITUBONDO MENGIKUTI ZOOM MONITORING KECUKUPAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
APK APBN Pengadilan Agama Situbondo, Merinta Prameswari, S.A., mengikuti zoom meeting monitoring kecukupan anggaran belanja pegawai pada Rabu, 23 April 2025. Acara ini dilaksanakan secara daring oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan diikuti di Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Situbondo. Dalam zoom meeting tersebut, pembahasan utama meliputi monitoring upload gaji bulanan ke aplikasi E-BIMA, pengecekan kecukupan anggaran untuk tunjangan pejabat negara, serta persiapan revisi Anggaran Belanja Tahunan (ABT) tahap 1.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI, Bapak H. Sahwan, S.H., M.H., bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini. "Kita harus memastikan seluruh data anggaran dan gaji terupload dengan tepat waktu dan akurat," tegas beliau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan. Salah satu fokus penting dalam zoom meeting adalah monitoring upload gaji bulanan ke aplikasi E-BIMA yang merupakan sistem elektronik pengelolaan anggaran Mahkamah Agung.
Sistem ini memudahkan penginputan data pendukung anggaran secara real time dan terintegrasi. "Penggunaan E-BIMA harus dioptimalkan agar proses pengelolaan anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran," ujar H. Sahwan. Pengadilan Agama Situbondo sendiri telah aktif mengupload data gaji secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan pembayaran gaji pegawai berjalan lancar tanpa hambatan. Dengan demikian, transparansi pengelolaan anggaran dapat terus terjaga.
Selain itu, zoom meeting juga membahas kecukupan anggaran untuk tunjangan pejabat negara yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan institusi. Persiapan revisi Anggaran Belanja Tahunan (ABT) tahap 1 juga menjadi agenda penting dalam zoom meeting tersebut. Revisi ABT dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran yang mungkin berubah selama tahun berjalan. Kegiatan zoom meeting monitoring anggaran ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan.