PA Situbondo Laksanakan Penutupan PPL Mahasiwi Universitas Ibrahimy
Pengadilan Agama Situbondo melaksanakan kegiatan Penutupan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswi Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo pada 30 Desember 2022. Sebanyak 9 mahasiswi telah melaksanakan kegiatan PPL selama 1 bulan di Pengadilan Agama Situbondo. Kini, tiba saatnya mahasiswi tersebut kembali ke kampus mereka untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran disana.
Acara dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB, dan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh petugas yang merupakan salah satu mahasiswa PPL di Pengadilan Agama Situbondo. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari Universitas Ibrahimy. Beliau menyampaikan banyak terima kasih karena Pengadilan Agama Situbondo telah bersedia untuk membagikan ilmu dan pengalaman selama sebulan kepada para mahasiswi. Beliau juga mengucapakn permohonan maaf apabila selama melaksanakan PPL, mahasiswi membuat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan oleh Dosen Pamong, Bapak Husnul Maarif, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Situbondo. Beliau menyampaikan terima kasih kepada para peserta PPL yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama di Pengadilan Agama Situbondo. Setelah sambutan dari dosen pamong, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus penutupan PPL oleh Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Bapak Drs. Abdul Rosyid, M.H. Beliau berharap para mahasiswi bisa menerapkan ilmu yang diajarkan selama di Pengadilan Agama Situbondo dengan sebaik-baiknya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.