RAPAT TIM SATUAN TUGAS PENILAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 PA SITUBONDO
Rabu, 11 Juni 2025, Pengadilan Agama Situbondo menggelar Rapat Terbatas Tim Satuan Tugas Penilaian Triwulan II Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Media Center Pengadilan Agama Situbondo dengan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama, Drs. Safi', M.H. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota tim satuan tugas yang bertugas melakukan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kinerja selama triwulan kedua. Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan Pengadilan Agama Situbondo dapat meningkatkan pencapaian kinerja secara signifikan.
Ketua Pengadilan Agama menegaskan, “Kita harus bekerja lebih optimal agar hasil penilaian triwulan ini lebih baik dibandingkan sebelumnya.” Semangat dan fokus menjadi kunci utama dalam rapat yang berlangsung penuh antusiasme. Dalam rapat, Drs. Safi' memaparkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja selama triwulan II. Ia menekankan bahwa penilaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai alat ukur keberhasilan dan perbaikan. "Penilaian kinerja harus kita jadikan momentum untuk memperbaiki setiap aspek yang masih kurang," ujarnya. Ketua juga mengajak seluruh tim untuk proaktif dalam mengidentifikasi kendala dan mencari solusi terbaik. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai masukan dari anggota tim. Hal ini menunjukkan komitmen kolektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Salah satu fokus utama rapat adalah membahas capaian indikator kinerja yang menjadi tolak ukur penilaian. Tim mempresentasikan data realisasi kinerja yang telah dikumpulkan selama tiga bulan terakhir. Selain evaluasi capaian, rapat juga membahas strategi dan langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya. Ketua mengajak seluruh tim untuk merumuskan program kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Kita harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin puas,” ujarnya. Beberapa usulan inovasi dan peningkatan proses kerja pun disampaikan oleh anggota tim. Diskusi ini menjadi ajang tukar pikiran yang konstruktif untuk kemajuan pengadilan. Semua pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan. Rapat juga membahas pentingnya koordinasi antar bagian dalam pengadilan untuk mendukung pencapaian kinerja. Ketua menekankan bahwa sinergi antar unit kerja menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.